Proposal Pengajuan Hibah 2024

Nama Pemohon :
Siswandi

Alamat :
jl kedung kemiri blok F no 105-B RT/RW 001/007 Ciwaduk Cilegon

Latar Belakang :
Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Maksud dan Tujuan :
Adapun maksud dari Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Yakni Mengawasi Seluruh Tahapan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu untuk mengawas berjalannya Pemilihan umum yang bersih, dan dilaksanakaan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tanggal Masuk Proposal :
19 May, 2021

Detail Proposal

Tahapan : Verifikasi Tim Pertimbangan

Nomor Surat Permohonan :
014/Set.BT-05/KU.02.01/IV/2021

Tanggal Masuk LPJ :
-

Rencana Penggunaan Dana

Dana Proposal Disetujui
Perencanaan Program dan Anggaran Rp. 2.790.000,- Rp. 0,-
Sewa Kendaraan Operational dan Kendaraan Lainnya Rp. 272.160.000,- Rp. 0,-
Pemeliharaan/BBM Kendaraan Operational Rp. 91.800.000,- Rp. 0,-
Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 79.560.000,- Rp. 0,-
Sosialisasi Pengawasan Pemilu Rp. 516.224.000,- Rp. 0,-
Rakor/Pelatihan dalam rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif Rp. 123.888.000,- Rp. 0,-
Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan Rp. 414.200.000,- Rp. 0,-
Koordinasi dengan Stakeholder Rp. 185.982.000,- Rp. 0,-
Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/undangan/Pengawasan/Fasilitasi pendampingan Hukum/Supervisi/Panggilan Sidang Kode Etik Rp. 490.995.000,- Rp. 0,-
Total Rp. 2.177.599.000,- Rp. 0,-

Komentar