"BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN Bagi Guru MDTA, RA, TKQ/TKA-TPQ/TPA, MI, MTs, MA Negeri/Swasta, Guru Ngaji Lingkungan dan Masjid DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON "

Nama Pemohon :
Kementerian Agama Kota Cilegon

Alamat :
"Jl. Sukabumi II Kav. Blok I Ciwedus Kota Cilegon Telp (0254) 399536/374391 "

Latar Belakang :
Bangsa Indonesia menyadari bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam mengembangkan potensi manusia hingga optimal untuk menjadikannya insane pembangunan yang berkualitas. Kesadaran tersebut telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan pernyataan bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu setiap warga Negara wajib memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, etnis, dan jenis kelamin. Secara historis, pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang tidak hanya menyelenggarakan layanan pendidikan semata, tetapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat dan pusat keagamaan Islam. Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan Diniyah dan pondok pesantren sebagai pendidikan keagamaan Islam mendapatkan momentumnya tersendiri. Momentum itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kegamaan Islam yang kemudian disusul dengan peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren. Dengan lahirnya sejumlah aturan tersebut, pendidikan diniyah dan pondok pesantren mendapatkan penguatan kesetaraan, baik pada aspek kesetaraan regulasi, kesetaraan program maupun kesetaraan anggaran. Kedua peraturan Menteri Agama diatas, merupakan ikhtiar Kementrian Agama dan Masyarakat Pesantren untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi mutafaqqih fiddin (ahli ilmu Agama Islam) guna menjawab atas langkanya kader muttafaqqih fiddin dan memberikan civil effect bagi dunia pesantren, disamping sebagai bagian dari ikhtiar konservasi dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu keagamaan islam. Dalam konteks peningkatan akses, pondok pesantren dan madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam perluasan akses masyarakat untuk mengeyam layanan pendidikan pesantren. Sampai saat ini pertumbuhan pesantren masih cukup tinggi, merupakan suatu sumber utama data kependidikan yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Kepala madrasah dan guru dimadrasah sangat memerlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana dan sebagainya untuk pengelolaan madrasah sehari-hari. Guru mempunyai fungsi, peran dan tugas yang sangat strategis dalam pembangunan Nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesional yang bermartabat. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan ihsan Indonesia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas ini diindikasikan dengan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kesehatan, kecerdasan, kreatifitas, kemandirian, kecakapan, dan daya saing. Dalam melaksanakan tugas kependidikan , guru sebagai tenaga pendidik yang profesional layak dan harus memperoleh penghasilan yang layak dan pantas, sehingga memiliki kesempatan, tidak hanya menghidupi keluarganya secara layak akan tetapi juga untuk mengembangkan profesinya, sebagai guru yang profesional. Guru tentu memiliki komitmen yang tinggi terhadap kewajiban hak dan etikanya, juga perlu memperoleh pembinaan dan jaminan pengembangan karir guru, perlindungan hokum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pengakuan terhadap kedudukan guru sebagai pendidik yang profesional, merupakan bagian dari keseluruhan upaya pembaharuan dalam Sistem Pendidikan Nasional yang pelaksananya memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam intruksi presiden nomor 7 than 1999, tentang akuntabilitas kerja instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara neaga untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangana pengelola sumber daya. Dalam rangka meningkatkan pelakasanaan tugas dan fungsi kantor kementrian Agama Kabupaten/kota , serta pencapaian yang dituangkan dalam visi dan misi Kementrian Agama, maka dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral. Dalam pelaksanaan kegiatan proses Belajar Mengajar didukung oleh sofwer dan hardwer yaitu tenaga pendidik dan kurikulum. Guru mempunyai fungsi, peran dan tugas ynag sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesional yang bermartabat. Guru menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran di Madrasah/RA sebab perannya sangat menentukan. Guru harus mampu menerjemahkan serta menjawab nilai-nilai yang dirancang melalui kurikulum, kemudian mentransformasikan dan menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didiknya melalui proses pembelajaran. Peningkatan kualitas guru agama pada madrasah, Raudhatul Athfal TKQ/TKA-TPQ/TPA dan pengajian tradisional merupakan salah satu prakondisi yang membantu meningkatkan mutu lulusan pada satuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Salah satu strateginya adalah pelaksanaan program bantuan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan tenaga pendidik sebagai mekanisme penjamin mutu agar tenaga pendidik memiliki kompetensi yang diperlukan sebagai tega pendidik profesional. Pengakuan terhadap kedudukan guru sebagai tenaga pendidik merupakan bagian dari keseluruhan upaya pembaharuan dalam Sistem Pendidikan Nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai peraturan peundang-undangan. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah bagian dari suatu pendidikan kegamaan yang menyelenggarakan Pendidikan diniyah yang terorganisir dijalur Pendidikan non formal dengan ijin operasional dari Kementrian Agama (Perwal kota cileon No 44/20111 tentang Penyelenggaraan Wajar Pendidikan Diniyah di Kota Cilegon). TKQ/TKA-TPQ/TPA adalah bagian dari pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. RA (Raudhatul Athfal) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan Agama Islam bagi anak usis 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun. MI (Madrasah Ibtidaiyah) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum sengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. MTS (Madrasah Tsanawiyah) adalah salah satu satuan pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang menyelenggarkan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat. MA (Madrasah Aliyah) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP. MTS. Pengajian tradisional termasuk dalam kategori pendidikan nonformal baik dalam lingkup tempat kegiatan di pondok pesantren, majlis ta`lim maupun diperumahan atau dimasjid/musola diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan agama yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Masyarakat Kota Cilegon kini sedang berada dalam masa transformasi. Era reformasi telah lahir dan masyarakat Cilegon ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya. Masa demokrasi telah melahirkan berbagai jenis pendapat, pandangan, konsep, yang tidak jarang yang satu bertentangan dengan yang lain, antara lain berbagai pandangan mengenai bentuk masyarakat cilegon yang dicita-citakan dimasa depan. Kita memerlukan suatu perubahan paradigma dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Cilegon. Cita-cita era reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani di kota Cilegon. Mencermati realitas social pendidikan Islam untuk saat ini, tampaknya banyak perubahan pengembangan pada instuisi pendidikan Islam. Untuk melakukan pengembangan itu antara lain dengan melakukan refleksi pemikiran yang eksploratif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti berupa penelitian, seminar, ceramah ilmiah, symposium, lokakarya dan lain sebagainya dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik dan menjanjikan. Salah satu hasil yang menggembirakan bagi transformasi pendidikan islam dizaman orde reformasi adalah hasil amandemen ke 4 pasal 31 UUD 1945 dan diundangkannya Undang-Undang sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas serta diberlakukannya peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dengan demikian eksistensi pendidikan islam semakin diakui dalam tatanan pendidikan nasional. Sebelum lahirnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dikenal sebagai Madrasah yang mempunyai peran melengkapi dan menambah Pendidikan Agama bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah umum pada pagi hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Tumbuh kembangnya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah ini dilatarbelakangi oleh keresahan sebagian orangtua siswa, yang merasakan pendidikan agama disekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anakanya untuk dapat melaksanakan ajaran islam sesuai dengan yang diharapkan. Berangkat dari kebutuhan masyarakat akan jenis lembaga inilah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah tetap dapat bertahan. Walaupun hingga saat ini Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah kurang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah, baik pemenuhan anggaran maupun bantuan ketenagaan, namun peran penting Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pendidikan yang harus dipikirkan bersama. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan YME, berhak untuk member tambahan pengetahuan Agama Islam kepada para pengajar yang merasa kurang menerima pelajaran Agama Islam disekolahannya. Yang memiliki akhlak mulia,sehat, berprilaku, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang baik serta bertanggung jawab. Keberadaan lembaga ini sangat menjamur dimasyarakat karena merupakan sebuah pendidikan. Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah mempunyai cirri berbeda dan orientasi yang beragam, perbedaan tersebut disebabkan oleh factor yang mempengaruhinya seperti latarbelakang yayasan atau pendiri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, budaya masyarakat setempat, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama dan kondisi ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah telah mengalami kemajuan pesat, namun dibalik itu perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah masih mengalami berbagai kendala. Baik dalam sistem kurikulum, metode, pendanaan, ketenagaan, dan lain sebagainya. Pengertian dan lahirnya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, TKQ/TKA-TPQ/TPA, RA, MI, MTs, dan MA sebagai berikut : 1. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan Agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan yaitu : Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, dalam menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar selama 4 (empat) tahun dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Wustho, dalam menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, masa belajar selama 2 (dua) tahun dengan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Ulya , dalam menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Wustho, masa belajar 2 (dua) tahun dengan jumlah jam belajar 18 jam per minggu. Kesadaran Masyarakat Islam akan pentingnya Pendidikan Agama telah membawa kepada arah pembaharuan dalam pendidikan. Salah satu pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia wabil khusus di kota Cilegon, ditandai dengan lahirnya beberapa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Jauhrotunnaqiyyah Cibeber (Pendirinya KH. Abdul Lathif) yang cabang-cabangnya bukan hanya tersebar dikota cilegon, tetapi banyak ditemukan di daerah kabupaten Serang bahkan hampir di semua Kab./Kota se provinsi Banten, begitu pula Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al Khaeriyah Citangkil , (Pendirinya KH. Syam`un) berkembang bukan hanya diwilayah Cilegon, tetapi cabang-cabangnya juga menyebar sampai ke Kab./Kota se provinsi Banten bahkan sampai ke provinsi Banten bahkan sampai ke Provinsi Lampung, bukan ini saja di daerah lain di Indonesia, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Diniyah School) juga berkembang, seperti yang didirikan oleh Zainuddin Labai al Yunusi tahun 1915, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Putri yang didirikan oleh Rangkayo Rahmah El Yunusiah tahun 1923, dalam sejarah, keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di awal lahirnya Madrasah Awaliyah telah hadir pada masa penjajahan Jepang dengan pengembangan secara luas. Majelis tinggi Islam menjadi penggagas sekaligus penggerak utama berdirinya Madrasah-Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak berusia minimal 7 tahun. Program Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah ini lebih ditekankan pada pembinaan keagamaan yang diselenggarakan sore hari. Berdasarkan undang-undang pendidikan dan peraturan Pemerintah, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi permintaan masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap Pengetahuan Agama Islam. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Karena itu berarti Negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di Indonesia. Keberadaan peraturan perundangan tersebut telah menjadi tongkat penopang bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya. Sebagai contoh Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang dianggap sudah sesuai dengan Standar Pendidikan nasional di Kota Cilegon terdapat Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Khaeriyah Bujang Gadung Kec. Grogol ini salah satu Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang kami anggap paling layak sebagai Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah terbaik, disamping lain-lainnya. Sebagian Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah khususnya yang didirikan oleh organisasi-organisasi Islam, memakai nama sekolah Islam, Islamic School, Norma Islam dan sebagainya. Setelah Indonesia merdeka dan berdiri Kementrian Agama yang tugas utamanya mengurusi pelayanan keagamaan termasuk pembinaan lembaga-lembaga pendidikan agama, maka penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah mendapat bimbingan dan bantuan Kementrian Agama. Dalam perkembangannya, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang didalamnya terdapat sejumlah mata pelajaran umum disebut Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah khusus pelajaran agama. Seiring dengan munculnya ide-ide pembaruan pendidikan agama, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah pun ikut serta melakukan pembaharuan dari dalam. Beberapa organisasi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah melakukan modifikasi kurikulum yang dikeluarkan kementrian agama, namun disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, sedangkan sebagian Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah menggunakan kurikulum sendiri menurut kemampuan dan persepsinya masing-masing. 2. Penyebutan nama Raudhatul Athfal pertama sekali ditemukan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 28 dinyatakan sebagai berikut : a) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar b) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. c) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat d) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat e) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan f) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturab Pemerintah. Pada pasal 28 diatas dinyatakan bahwa Raudhatul Athfal adalah lembaga pendidik anak usia dini yang berada pada jalur formal sederajat dengan Taman Kanak-Kanak. Sebagai sebuah lembaga pendidikan pada jalur formal, Raudhatul Athfal harus memenuhi standar pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Ibtidaiyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum 4. Madrasah Tsanawiyah Madrasah Tsanawiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. 5. Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah keatas dan menjadikan matapelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran yang sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum. Dewasa ini madrasah aliyah memiliki jurusan-jurusan : Ilmu Agama, Fisika, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya. Dengan meninjau secara pertumbuhan dan banyaknya aktifitas yang diselenggarakan sub-sistem Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, maka dapat dikatakan ciri-ciri ekstrakulikuler Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah sebagai berikut : 1. Ciri-ciri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah a) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal b) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat yang ketat serta dapat diselenggarakan dimana saja. c) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah tidak dibagi atas jenjang atau kelas-kelas secara ketat. d) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dalam materinya bersifat praktis dan khusus e) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah waktunya relative singkat (antara 4-5 jam) 2. Ciri-ciri Raudhatul Athfal (RA) Penyebutan nama Raudhatul Athfal pertama kali ditemukan dalam undang-undang pendidikan nomor 20 thaun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 28 dinyatakan sebagai berikut : a) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar b) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal c) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudhatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat d) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendiikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), Taman penitipan anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat e) Pendidikan anak usia dini pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan f) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. Pada pasal 28 diatas dinyatakan bahwa Raudhatul Athfal adalah lembaga pendidik anak usia dini yang berada pada jalur formal sederajat dengan Taman Kanak-Kanak. Sebagai sebuah lembaga pendidikan pada jalur formal, Raudhatul Athfal harus memenuhi standar pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Ciri-Ciri Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia setara dengan Sekolah Dasar. Yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementrian Agama. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan madrasah ibtidaiyah dapat melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah atau sekolah menengah pertama 4. Ciri-ciri Madrasah Tsanawiyah Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahu, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Murid kelas 9 diwajibkan mengikuti ujian nasional (dahulu Ebtanas) yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan MTs dapat melanjutkan pendidikan ke madrasah aliyah atau sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan 5. Ciri-ciri Madrasah Aliyah Pada pasal 37 UU No 2 tahun 1989 pada bab I Pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa madrasah aliyah adalah Sekolah Menengah Umum(SMU) yang berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Undang-Undang sistem pendidikan nasional (UUSPN) menyebutkan lembaga pendidikan Islam bernama lembaga pendidikan keagamaan yang bagi umat islam berarti lembaga pendidikan keagamaan islam. Namun istilah ini dipandang mempersempit makna lembaga dari lembaga tersebut. Untuk itu berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 28/1990, peraturan Pemerintah nomor 29/1990 dan dipertegas oleh keputusan mendikbud Nomor 0487/U/1992 dan nomor 054/1993, istilah madrasah aliyah (MA) adalah sekolah menengah umum (SMU) yang berciri khas Agama Islam, yang ditunjukkan dengan pengayaan bidang studi pendidikan agama dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Untuk klasifikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Syarat Penerimaan sebagai berikut : 1. Pendidikan Diniyah Formal Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada pasal 15 mengenai pendidikan diniyah formal yang berbunyi “ Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini diatur dalam pasal “ Tindak lanjut dari penjelasan diatas terdapat pada pasal 16 ayat 1,2 dan 3 dan 17 ayat 1,2, dan 4 2. Pendidikan Diniyah Nonformal Pendidikan nonfornal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan diniyah nonformal, dijelaskan secara detail pada pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 dalam peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Untuk kurikulum yang digunakan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yaitu 1. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Berdasarkan Undang-undang Pendidikan peraturan Pemerintah no 73 Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah bagian terpadu dari system pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan Agama Islam, yang dibina oleh menteri agama. Oleh karena itu, Menteri Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam menetapkan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan madrasah. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah mempunyai tiga tingkatan yakni : Diniyah Awaliyah, diniyah wustha, dan diniyah ulya. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah berlangsung 4 tahun (4 tingkatan) dan Wustha 2 tahun (2 tingkatan). Input siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah diasumsikan adalah siswa yang berasal dari sekolah dasar dan SMP serta SMU. Sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah bertujuan : 1. Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. 2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan atau jenjang yang lebih tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Untuk menumbuh kembangkan cirri madrasah sebagai satuan pendidikan yang bernapaskan Islam, maka tujuan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dilengkapi dengan “memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan dibidang Agama Islam untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara” Dalam program pengajaran ada beberapa bidang studi yang diajarkan seperti : 1) Al-Qur`an hadist 2) Aqidah Akhlak 3) Fiqih 4) Sejarah Kebudayaan Islam 5) Bahasa Arab 6) Praktek Ibadah Selain tersebut di atas ada beberapa bidang studi yang diberikan oleh Masing-masing Madrasah sebagai cirikahas unggulan masing-maasing. Dalam pelajaran Quran-Hadis santri di arahkan kepada pemahaman dan penghayatan santri tentang isi yang terkandung dalam qur’an dan hadis. Mata pelajaran aqidah akhlak berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada santri agar meneladani kepribadian nabi Muhammad SAW, sebagai rasul dan hamba Allah meyakini dan menjadikan Rukun iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dengan alam sekitar. Mata pelajaran fiqih diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui, memahami dan menghayati syariat Islam. Sejarah kebudayaan islam merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh Islam. Bahasa arab sangat penting untuk penunjang pemahaman santri terhadap ajaran Agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa dengan pendekatan komunikatif dan praktek ibadah bertujuan melaksanakana ibadah dan syariat Agama Islam. Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Kementrian Agama Pusat Kantor Wilayah/Kemenag Propinsi dan kantor Kemenag kabupaten/kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan Pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. 2. Kurikulum Raudhatul Athfal (RA) Didalam kurikulum berbasis kompetensi Raudhatul Athfal tahun 2004 dinyatakan bahwa ada 6 kompetensi yang menjadi bidang pengembangan dalam pembelajaran di Raudhatul Athfal yaitu : 1. Kompetensi akhlak perilaku 2. Kompetensi Agama Islam 3. Kompetensi bahasa 4. Kompetensi kognitif 5. Kompetensi fisik 6. Kompetensi seni Keenam bidang pengembangan tersebut dikembangkan dalam kurikulum Raudhatul Athfal tahun 2004 yang meliputi : kompetensi dasar, materi pokok, hasil belajar dan indicator. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang minimal harus dikuasai peserta didik dalam tiap bidang pengembangan. Materi pokok merupakan materi minimal yang harus disampaikan pada kompetensi dasar yang telah ditetapkan., sementara indicator adalah tahapan-tahapan minimal untuk mencapai target hasil belajar. Proses pembelajaran di Raudhatul Athfal dilaksanakan dengan memperhatikan 10 prinsip pembelajaran yaitu : 1) Berorientasi pada kebutuhan anak 2) Belajar sambil bermain 3) Kreatif dan inovatif 4) Lingkungan yang kondusif 5) Menggunakan tema-tema yang dikenal anak 6) Mengembangkan kecakapan hidup 7) Menggunakan pembelajaran terpadu 8) Pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak 9) Pencapaian kemampuan 10) Penilaian Prinsip mengembangkan kecakapan hidup maksudnya proses pembelajaran harus diharuskan untuk mengembangkan kecakapan hidup. Pengembangan konsep kecakapan hidup didasarkan pada 2 tujuan yaitu : 1) Memiliki kemampuan untuk menolong diri sendiri (self help) disiplin, dan sosialisasi 2) Memiliki bekal kemampuan dasar untuk melanjutkan pada jenjang selanjutnya. Prinsip menggunakan pembelajaran terpadu maksudnya kegiatan pembelajaran hendaknya dirancang dengan menggunakan model pembelajaran terpadu dan beranjak dari tema yang menarik minat anak (center of interest). Sedangkan pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak adalah pembelajaran yang memiliki cirri-ciri : a) Anak belajara dengan perasaan aman dan tentram karena kebutuhan psikologis dan biologisnya telah terpenuhi. b) Siklus belajar anak selalu berulang c) Anak belajar melalui interaksi social dengan orang dewasa dan anak-anak lainnya. d) Member perhatian terhadap minat anak, keingintahuan, dan memotivasi anak untuk belajar; serta e) Proses belajar mengajar harus memperhatikan perbedaan individual anak. 3. Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kurikulum madrasah ibtidaiyah sama dengan kurikulum sekolah dasar, hanya saja pada MI terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan Agama Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar, juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti : • Alqur`an dan Hadist • Aqidah dan Akhlak • Fiqih • Sejarah Kebudayaan Islam • Bahasa Arab 4. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kurikulum Madrasah Tsanawiyah sama dengan kurikulum sekolah menengah pertama, hanya saja pada MTs terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan Agama Islam, misalnya mata pelajaran bahasa arab, al-qur`an hadist, fiqih, aqidah akhlak, dan sejarah kebudayaan islam. Pelajar madrasah tsanawiyah umum ya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga Negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. 5. Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Kurikulum Madrasah Aliyah terdiri dari dua program pilihan, yaitu program A dan B sama dengan program plihan pada kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun demikian terdapat perbedaan jenis program pilihan A dan B sebagai cirri sekolah agama. Struktur kurikulumnya berbeda anatar satu jurusan dengan jurusan yang lain. Program pilihan A terdiri dari lima jurusan : 1. A1 (ilmu-ilmu agama) 2. A2 (ilmu-ilmu fisika) sama dengan SMA 3. A3 (ilmu-ilmu biologi) sama dengan SMA 4. A4 (ilmu-ilmu sosial) sama dengan SMA 5. A5 (Pengetahuan Budaya) sama dengan SMA Untuk program latihan B (Administrasi Peradilan Agama) baik di SMA maupun di Madrasah Aliyah berdasarkan kebijakan Pemerintah tidak dilaksanakan sama sekali, karena membutuhkan biaya yang sangat besar di samping tenaga gurunya belum tersedia. Kurikulum Madrasah Aliyah 1984 sendiri menggunakan istilah bidang studi untuk menyebut jenis pelaksanaan yang diajarkan. Kegiatan evaluasi perkembangan peserta didik dialukan sebanyak tiga kali setahun ( sistem catur wulan). Dalam kurikulum ini masih mengacu pada SKB tiga menteri yang mengatur perbandingan bidang studi agama dengan bidang studi umum sebanyak 30% dsbanding 70%. Kurikulum Madrasah Aliyah 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 1993 menyatakan, bahwa setiap madrasah pada masing-masing tingkat wajib melaksanakan kurikulum mata pelajaran yang disusun secara nasional. Dalam ketentuan ini, isi kurikulum terdiri dari dua program pelajaran umum yang wajib di ikuti oleh semua peserta didik kelas I dan II dan program khusus sebagaimana berlaku dalam SMU yang diselenggarakan di kelas III oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan dan minat program. Program pengajaran khusus, meliputi program Bahasa, Program Ilmu Pengetahuam Alam (IPA), Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Progaram ini tersusun dua kelompok mata pelajaran yaitu mata pelajaran Umum yakni mata pelajaran yang diberikan seluruh program dan mata palajatan khusus yaitu mata pelajaran yang diberikan pada program tertentu dan menjadi konsentrasi program. Perbandiangan alokasi waktunya antara 16-18% untuk mata pelajaran agama dan 83-86% mata pelajaran umum dari sejumlah 135 jam pelajaran yang ditawarkan pada setiap program, pendidikan agama hanya 17 jam pelajaran dan 118 jam diberikan pada mata pelajaran umum dengan catatan bahwa alokasi waktu mata pelajaran muatan nasional diberlakukan 100% sama dengan sekolah umum setingkat (Depag,1994:4). 6. Penjelasan Tambahan dalam Kurikulum. Selain kurikulum yang berlaku secara nasional untuk kegiatan intrakurikuler, diatur pula kurikulum yang bersifat local dan cirri khas. Kurikulum local ini pada dasarnya ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga pendidik atau pihak-pihak lain yang terkait dengan ketentuan berlakuk dalam SK Menag RI Nomor 371. 372, 373 tahun 1993 tentang kurikulum MI, MTs dan MA sebagai berikut : “ Madrasah dapat menambah mata pelajaran sesusai dengan keadaan lingkungan dan cirri khas madrasah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Madrasah juga dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat” . Pada kurikulum 1994 guru diberi wewenang untuk improvisasi dengan kurikulum yang sudah disusun. Guru leluasa mengatur alokasi waktu dalam mengajarkan setiap pokok bahasan atau sub pokok bahasan sesuai denagan kebutuhan. Guru diberi wewenang dalam menentukan metode, penilaian, dan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sehingga peserta didik aktif dalam pembelajaran, baik secara fisik dan mental ( intelektual dan emosional) maupun sosial. Untuk kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang mulai diberlakukan secara berangsur-angsur tahun pelajaran 2004-2005. Bagi semua jenjang pendidikan, sementara bagi sekolah yang belum siap bisa tetap melaksanakan kurikulum 1994 sambil mempersiapkan pelaksanaan kurikulum baru. Waktu yang diberikan sekitar tiga tahun, dengan demikian tahun 2007-2008 semua sekolah pada berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri dan swasta diharapkan telah melaksanakan kurikulum 2004, pada tahun 2006 diberlakukan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terakhir pada tahun 2013 diberlakukan dengan nama kurikulum 2013. Dalam rasionalitas penambahan jam pelajaran kurikulum 2013 diantaranya perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberitahu sampai siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output) memerlukan penambahan jam pelajaran, kecenderungan akhir-akhir ini banyak Negara menambah jam pelajaran (KIPP di AS, Korea Selatan), perbandingan dengan Negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relative lebih singkat walaupun pembelajaran di Finlandia relatif singkat, tetapi didukung dengan pembelajaran tutorial. Administrasi MDTA, RA, TKQ/TKA-TPQ/TPA / MI, MTs, dan MA yaitu ialah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber baik personil maupun materil secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan optimal. 1. Prinsip Umum Administrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Takmiliyah, RA, TKQ/TKA-TPQ/TPA, MI, MTs, dan MA a. Bersifat praktis, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata diMadrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Takmiliyah, RA, TKQ/TKA-TPQ/TPA, MTs, dan MA b. Berfungsi sebagai sumbe informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan proses belajar mengajar c. Dilaksanakan dengan suatu sistem mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum. 2. Ruang Lingkup Secara makro administrasi pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, RA, TKQ/TKA-TPQ/TPA, MI, MTs, dan MA mencakup : a. Kurikulum b. Warga belajar c. Ketenagaan d. Keuangan e. Sarana/prasarana/gedung dan perlengkapan lainnya f. Hubungan kerjasama dengan masyarakat Problematika dan solusi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Walaupun Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Takmiliyah telah mendapat paying hokum yang telah disahkan dalam Undang-Undang Dasar dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia dari hasil Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang kemudian mengalami transformasi menjadi peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan akan tetapi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah tidak berjalan dengan optimal, problema yang dialami Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Takmiliyah terlihat dari tenaga pengajar, Fasilitas, Waktu, dana dan organisasi pengelola. Pendanaan Dalam penyediaan dana madrasah mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendanaan dan kesederhanaan dalam proses belajar mengajardi Madrasah adalah kerena minimnya dana yang dimiliki, sebagian besar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Takmiliyah, RA, TKQ/TKA-TPQ/TPA MI/ MTs, MA, Guru ngaji lingkungan dan guru ngaji masjid hanya anggarannya dari dana swadaya para pendirinya serta biaya dari iuran murid-murid yang tidak dapat dipastikan jumlahnya setiap bulan. Tidak heran jika para guru honor diMadrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah takmiliyah hanya menerima gaji berkisar Rp. 50.000 sampai Rp 150.000 per bulannya. Bahkan ada yang sama sekali tidak dipungut iuran atau sumbangan lainnya, ini semata-mata didasari dengan kewajiban dan keikhlasan dalam menjalankan perintah agama dan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (1) bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran nasional, yang diatur dengan UU. 1) Sangat tidak layak seorang tenaga pendidik yang hanya menerima honor dari lembaga madrasah berkisar tersebut (Rp 50.000,- s/d Rp 150.000,-) 2) Honor yang diterima dari lembaga madrasah tersebut tidak lancer setiap bulannya. 3) Kebutuhan primer sangat tidak terpenuhi, jika tidak mendapatkan perhatian Pemerintah baik pusat maupun pemda, apa yang terjadi pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di Kota Cilegon yang dikenal dengan kota santri Sehingga perlu diperhatikan penuh, Pemerintah (Kementrian Agama) dan Pemerintah Daerah Kota Cilegon melalui Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Kota Cilegon, keteguhan mereka untuk tetap mengajar merupakan panggilan hati yang ikhals untuk tetap bertahan. Menanggapi problema ini maka beberapa solusi yang dilakukan adalah dengan memohon kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan kepada Para Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Takmiliyah yang sudah dilakukan oleh PEMDA Kota Cilegon, yang Alhamdulillah Honda ini sudah berjalan sejak bebrapa tahun sebelumnya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing yang disebut dengan Istilah Honor Daerah terhadap Guru Madrasah yang swasta. Salah satu pemda yang melakukan hal tersebut adalah Pemkot Cilegon Provinsi Banten yang mengeluarkan perda Nomor 1 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 44 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Wajib Belajar.

Maksud dan Tujuan :
"Tujuan diberikan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Daerah bagi tenaga pendidik MDTA, RA, TKQ/TKA-TPQ/TPA, MI, MTs, dan MA negeri/swasta serta guru ngaji lingkungan dan masjid kota cilegon Tahun 2018 adalah : 1. Kesenjangan tenaga pendidik MDTA, RA, TKQ/TKA-TPQ/TPA, MI, MTs, dan MA negeri/swasta serta guru ngaji lingkungan dan masjid semakin terpenuhi. 2. Penyebaran tenaga pendidik yang lebih merata 3. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik 4. Nilai ujian nasional dapat meningkat 5. Peningkatan pembangunan sumber daya pendidik dan tenaga pendidik 6. Peningkatan bakat, motivasi, kreativitas seni pada peserta didik 7. Penghargaan dan apresiasi bagi tenaga pendidik yang profesional 8. Program Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pendidikan agama dan keagamaan dapat tercapai "

Tanggal Masuk Proposal :
22 Dec, 2017

Detail Proposal

Tahapan : Proposal Terdaftar

Nomor Surat Permohonan :
-

Tanggal Masuk LPJ :
-

Rencana Penggunaan Dana

Dana Proposal Disetujui
Guru Ngaji Lingkungan Rp. 2.412.000.000,- Rp. 0,-
Guru Ngaji Masjid Rp. 309.600.000,- Rp. 0,-
Guru Madrasah Rp. 11.332.800.000,- Rp. 0,-
Guru TKQ/TKA-TPQ/TPA Rp. 1.821.600.000,- Rp. 0,-
Total Rp. 15.876.000.000,- Rp. 0,-

Komentar